HKTI Pidie Jaya di Bawah Kepemimpinan Sibral Malasyi: Jangan Sekadar Dilantik, Saatnya Bangkitkan Petani Pasca Banjir Bandang

waktu baca 8 menit

Kamis, 15 Okt 2026 05:23 11 Muhammad Pijay

Oleh: Teuku Iskandar

Baca Juga

1 minggu lalu

Hadapi Musim Hujan, Dek Fadh Perkuat Kesiapsiagaan: Alat Berat Siaga, Sungai Dinormalisasi

75 Muhammad Pijay

Dalam kepengurusan DPC HKTI Pidie Jaya, Sibral didampingi Mahlil sebagai sekretaris dan Khairul Saleh sebagai bendahara. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah DPD HKTI Provinsi Aceh.

Pelantikan ini membawa harapan besar. Namun, masyarakat tentu tidak hanya menunggu kabar tentang siapa yang dilantik dan siapa yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi. Petani lebih membutuhkan jawaban atas persoalan nyata yang mereka hadapi di lapangan.

Bagaimana sawah yang rusak akibat banjir dapat kembali produktif? Bagaimana petani memperoleh benih, pupuk, modal usaha, dan akses pasar? Bagaimana nelayan meningkatkan pendapatan di tengah berbagai tantangan ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang semestinya menjadi agenda utama HKTI Pidie Jaya.

Pascabanjir, Petani Membutuhkan Aksi Nyata

Banjir dapat meninggalkan persoalan panjang bagi masyarakat tani. Kerusakan lahan, terganggunya jaringan irigasi, rusaknya sarana produksi, hingga terhambatnya musim tanam dapat memengaruhi pendapatan keluarga petani.

Karena itu, pemulihan pertanian pascabanjir tidak cukup dilakukan dengan memberikan bantuan sesaat. Dibutuhkan pemetaan kerusakan yang akurat, pendataan petani terdampak, perbaikan infrastruktur pertanian, penyediaan sarana produksi, serta pendampingan sampai petani kembali mampu berproduksi.

Di sinilah HKTI Pidie Jaya diharapkan memainkan peran strategis.

Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai kepentingan petani, HKTI dapat menjadi jembatan komunikasi antara petani, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan pertanian.

Kedudukan Sibral Malasyi sebagai bupati sekaligus Ketua DPC HKTI merupakan peluang untuk memperkuat koordinasi tersebut. Akan tetapi, peran ganda ini juga perlu dijalankan secara profesional, dengan tetap mengutamakan kepentingan petani, transparansi program, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Jangan sampai persoalan petani hanya ramai dibicarakan ketika pelantikan, musyawarah, atau pertemuan resmi berlangsung. Petani membutuhkan pendampingan ketika menghadapi kesulitan, bukan hanya ketika organisasi menyelenggarakan kegiatan.

HKTI dan KTNA Harus Bersinergi, Bukan Berjalan Sendiri-Sendiri

Pidie Jaya sesungguhnya telah memiliki kelembagaan petani yang dikenal masyarakat, yakni Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Organisasi ini hadir melalui jenjang kelembagaan dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Kehadiran HKTI di Pidie Jaya semestinya memperkuat ekosistem kelembagaan pertanian yang sudah ada, bukan menciptakan sekat baru di antara organisasi yang sama-sama membawa kepentingan petani.

HKTI dan KTNA memiliki ruang kontribusi yang dapat saling melengkapi. HKTI dapat memperkuat advokasi kebijakan, kemitraan usaha, akses pembiayaan, serta pengembangan agribisnis. Sementara itu, pengalaman dan jejaring KTNA dapat menjadi kekuatan dalam menyerap aspirasi petani, memperkuat pertukaran pengetahuan, dan mendorong penerapan inovasi di tingkat lapangan.

Pembagian peran tersebut tentu perlu dibangun melalui komunikasi dan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan anggapan bahwa satu organisasi lebih penting daripada organisasi lainnya.

Prinsipnya sederhana: petani tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat lemahnya koordinasi kelembagaan.

Karena itu, HKTI, KTNA, penyuluh pertanian, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta instansi pemerintah terkait perlu duduk bersama untuk merumuskan program yang terukur. Mereka harus memiliki agenda bersama, target yang jelas, dan mekanisme evaluasi yang dapat diketahui masyarakat.

Jika seluruh kelembagaan mampu bersinergi, petani akan memiliki saluran aspirasi yang lebih kuat. Sebaliknya, jika masing-masing berjalan sendiri, energi organisasi berisiko habis untuk kegiatan internal, sementara persoalan petani tetap menumpuk.

Jangan Hanya Aktif Lima Tahun Sekali

Salah satu tantangan organisasi petani adalah menjaga kesinambungan kegiatan. Organisasi tidak seharusnya baru terlihat aktif ketika ada pelantikan pengurus, musyawarah, atau agenda Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan yang diselenggarakan KTNA.

Penas merupakan forum penting untuk mempertemukan petani dan nelayan, berbagi pengalaman, memperkenalkan inovasi, serta memperluas jejaring. Namun, manfaat pertemuan nasional tersebut harus diterjemahkan menjadi kegiatan nyata setelah peserta kembali ke daerah masing-masing.

Pengetahuan yang diperoleh di forum nasional perlu dibawa ke sawah, kebun, tambak, dan tempat usaha masyarakat. Inovasi yang sesuai dengan kondisi daerah harus diuji dan dikembangkan. Kemitraan yang dibangun perlu ditindaklanjuti. Aspirasi yang disampaikan harus diperjuangkan hingga menghasilkan perubahan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan organisasi bukan sekadar berapa banyak pengurus yang dilantik atau berapa kali kegiatan dilaksanakan, melainkan seberapa besar kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani.

HKTI Pidie Jaya harus hadir sepanjang tahun, bukan hanya pada saat agenda organisasi berlangsung.

Pertanian Hulu dan Hilir Harus Menjadi Prioritas

Harapan agar petani dan nelayan Pidie Jaya maju dalam usaha agribisnis hulu dan hilir merupakan gagasan yang sangat relevan.

Agribisnis hulu mencakup penyediaan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, teknologi, serta berbagai kebutuhan produksi. Sementara itu, agribisnis hilir meliputi pengolahan hasil, pengemasan, penyimpanan, distribusi, pemasaran, dan pengembangan nilai tambah produk.

Petani tidak cukup hanya mampu menghasilkan gabah, sayuran, buah-buahan, atau komoditas lainnya. Mereka juga harus memiliki peluang memperoleh keuntungan yang layak dari hasil produksinya.

Persoalan harga ketika panen, ketergantungan pada tengkulak, keterbatasan fasilitas pascapanen, serta minimnya akses pasar merupakan sejumlah tantangan yang perlu dipetakan secara serius.

HKTI dapat mendorong terbentuknya kemitraan antara kelompok tani dengan koperasi, pelaku UMKM, industri pengolahan, distributor, dan pembeli hasil pertanian. Pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi penguatan kelembagaan ekonomi petani agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik.

Pengembangan usaha tidak harus selalu dimulai dengan program besar. Langkah awal dapat berupa pendataan komoditas unggulan, pemetaan kebutuhan petani, identifikasi calon pembeli, penguatan pemasaran bersama, dan pengembangan produk olahan sesuai potensi daerah.

Yang terpenting, program tersebut harus berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Nelayan Jangan Dilupakan

Meski HKTI berfokus pada kepentingan petani dalam kerangka pembangunan pertanian, kemajuan ekonomi Pidie Jaya juga perlu memperhatikan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Keberadaan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi antarkelembagaan yang bergerak di sektor pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.

Sinergi HKTI, KTNA, dan HNSI dapat dibangun pada bidang-bidang yang memiliki kepentingan bersama, seperti penguatan ekonomi keluarga, akses pembiayaan, pengembangan usaha, pemasaran produk, serta ketahanan pangan daerah.

Petani dan nelayan sama-sama membutuhkan kebijakan yang berpihak pada produktivitas, kepastian pasar, dan peningkatan pendapatan. Meski memiliki persoalan teknis yang berbeda, keduanya dapat saling mendukung dalam membangun ekonomi daerah.

Karena itu, semangat kolaborasi perlu dikedepankan. Tidak perlu mempertentangkan organisasi yang berbeda apabila semuanya memiliki tujuan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Kepemimpinan Harus Diukur dari Hasil

Sebagai Ketua DPC HKTI Pidie Jaya, Sibral Malasyi memiliki kesempatan untuk menjadikan organisasi ini sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Namun, kesempatan tersebut harus diterjemahkan ke dalam program yang konkret dan dapat dievaluasi.

Setidaknya ada beberapa agenda yang layak diprioritaskan.

Pertama, melakukan konsolidasi dengan KTNA, kelompok tani, penyuluh, dan instansi terkait untuk menyusun peta persoalan pertanian di seluruh kecamatan.

Kedua, memprioritaskan pemulihan lahan dan sarana pertanian yang terdampak banjir berdasarkan data lapangan dan tingkat kebutuhan petani.

Ketiga, mendorong kemudahan akses benih, pupuk, alat pertanian, pembiayaan, dan pendampingan usaha secara tepat sasaran.

Keempat, membangun kemitraan pemasaran serta pengolahan hasil pertanian agar nilai tambah tidak berhenti pada tingkat produksi.

Kelima, melibatkan generasi muda dalam pertanian modern melalui pemanfaatan teknologi, pengembangan usaha rintisan, dan pemasaran digital.

Keenam, membuka ruang komunikasi rutin dengan petani dan nelayan untuk menerima pengaduan, memantau perkembangan program, serta mengevaluasi hasil yang dicapai.

Agenda tersebut tidak harus diselesaikan sekaligus. Program dapat disusun secara bertahap, dengan indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, dan laporan perkembangan yang terbuka.

Dengan cara demikian, masyarakat dapat menilai kinerja organisasi berdasarkan hasil, bukan sekadar janji.

Saatnya Membangun Gerakan Petani yang Berkelanjutan

Pelantikan pengurus HKTI Pidie Jaya merupakan awal dari sebuah tanggung jawab. Jabatan ketua bukan hanya kehormatan, melainkan amanah untuk memperjuangkan kepentingan petani.

Sibral Malasyi bersama jajaran pengurusnya perlu membuktikan bahwa HKTI dapat menjadi wadah yang terbuka, produktif, dan mampu menjembatani kebutuhan petani dengan kebijakan serta peluang usaha.

Pada saat yang sama, KTNA harus ditempatkan sebagai mitra penting yang memiliki pengalaman dan jaringan di kalangan petani. HNSI juga dapat dilibatkan dalam kerja sama yang menyentuh kepentingan bersama sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan.

Pascabanjir, masyarakat Pidie Jaya membutuhkan gerakan pemulihan yang tidak berhenti pada pendataan dan penyaluran bantuan. Mereka membutuhkan lahan yang kembali produktif, usaha yang kembali berjalan, pemasaran yang lebih baik, serta harapan terhadap masa depan ekonomi keluarga.

Sudah saatnya kelembagaan petani bergerak bersama, menyatukan gagasan, menghindari ego organisasi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sebab, keberhasilan HKTI bukan diukur dari megahnya pelantikan, panjangnya susunan kepengurusan, atau ramainya kegiatan seremonial. Keberhasilan itu akan terlihat ketika petani semakin sejahtera, produksi meningkat, nilai jual hasil pertanian membaik, dan masyarakat mampu bangkit dari dampak bencana.

HKTI Pidie Jaya jangan sekadar hadir sebagai organisasi baru dalam struktur kelembagaan daerah. Jadikanlah ia sebagai kekuatan nyata untuk membangkitkan pertanian, memperkuat ekonomi petani dan nelayan, serta membangun masa depan Pidie Jaya yang lebih mandiri dan sejahtera.

Editor : CM Cek Mad