Dek Fadh Pimpin Rakor Percepatan Huntap Pascabencana Aceh
BANDA ACEH – Sikatkasus.com | Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE (Dek Fadh), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas Rehab-Rekon) yang digelar secara virtual, Selasa (8/9/2026). Rakor yang berlangsung dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Aceh untuk memastikan proses pemulihan pascabencana di wilayahnya berjalan cepat dan tepat sasaran.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, ini bertujuan menyelaraskan langkah penanganan bencana di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama pembahasan adalah percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi ribuan masyarakat yang masih bertahan di pengungsian atau tempat tinggal sementara pasca bencana alam beberapa waktu lalu.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya realisasi anggaran yang cepat dan akuntabel. Menyikapi hal itu, Dek Fadh langsung memberikan instruksi tegas kepada jajaran pemerintah Aceh. Ia meminta agar seluruh penerima anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan segera menuntaskan realisasi dana yang telah dialokasikan untuk penanganan bencana.
“Saya tidak ingin ada anggaran yang mengendap. Dana ini adalah hak rakyat yang terdampak. Segera realisasikan untuk kepentingan pemulihan, jangan sampai proses rehabilitasi terhambat hanya karena persoalan administrasi,” tegas Dek Fadh di hadapan para pejabat yang mendampingi, termasuk Plt. Sekda Aceh Taufik, ST, M.Si., Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robby Irza, serta perwakilan Tim Satgas Kemendagri untuk Aceh, Imran.
Dek Fadh juga menyoroti pentingnya koordinasi vertikal dan horizontal. Rakor ini diikuti secara daring oleh sejumlah kepala daerah dari kabupaten/kota di Aceh yang menjadi lokasi terdampak, seperti Bupati Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, serta Wali Kota Lhokseumawe. Kehadiran para kepala daerah ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan teknis di lapangan dengan kebijakan di tingkat pusat.
“Kami di Aceh sudah siap. Tinggal bagaimana kita sinkronkan data dan kebutuhan di lapangan dengan bantuan yang disediakan pemerintah pusat. Huntap adalah prioritas, karena masyarakat harus segera memiliki kepastian tempat tinggal agar bisa memulai kembali kehidupan normal,” tambahnya.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mengawal proses ini. Melalui rapat koordinasi rutin dan pendampingan dari Satgas Pusat, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan informasi antara masyarakat terdampak, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi. Kolaborasi yang kuat ini dinilai menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dapat berjalan terpadu, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pewarta : CM Cek Mad
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar