Bupati Pidie Jaya: “Jangan Tunggu Harga Naik, Kita Cegah Sejak Dini!”
PIDIE JAYA – Sikatkasus.com | Inflasi bukan sekadar angka di atas kertas. Di tengah masyarakat, itu adalah dampak nyata berupa menipisnya daya beli dan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok. Karena itu, Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos, ME, mengingatkan jajarannya untuk tidak bersikap reaktif, melainkan proaktif dalam mengendalikan inflasi.
“Kita harus mengantisipasi sebelum persoalan itu terjadi. Kalau kita bisa mengendalikan lebih awal, tentu lebih baik daripada kita baru bergerak setelah persoalan terjadi,” tegas Bupati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Ruang Rapat Setdakab, Jumat (28/8/2026).
Evaluasi Dua Pekanan, Bukan Sekadar Rapat Rutin
Salah satu instruksi tegas yang dikeluarkan orang nomor satu di Pidie Jaya itu adalah evaluasi TPID harus dilaksanakan minimal dua minggu sekali. Bukan sekadar formalitas, melainkan ruang diskusi cepat untuk membahas setiap gejala kenaikan harga yang mulai terlihat.
“Setiap persoalan yang muncul harus segera kita duduk bersama dan kita cari solusinya. Jangan sampai menumpuk dan menjadi masalah yang lebih besar,” ujarnya.
Data Harga dari Setiap Kecamatan Jadi Panglima
Bupati menekankan bahwa kebijakan tanpa data ibarat berjalan dalam gelap. Ia meminta agar data harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) dari setiap kecamatan diperbarui secara rutin dan dilaporkan dengan akurat.
“Dengan data, kita tahu komoditas mana yang naik, apa penyebabnya, dan langkah apa yang paling tepat dilakukan. Ini bukan sekadar laporan, ini adalah alat perang kita melawan inflasi,” katanya.
Tidak hanya produksi, Bupati juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi. Lonjakan harga kerap terjadi bukan karena barang langka, melainkan akibat rantai pasok yang tersendat atau perilaku pasar yang spekulatif.
Sinergi Bukan Slogan, Tapi Keharusan
Bupati mengingatkan bahwa pengendalian inflasi bukan tugas satu instansi. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BPS, pelaku usaha, hingga camat dan kepala desa harus bergerak dalam satu harmoni.
“Kita harus membangun sinergi antara pemerintah daerah, BPS, pelaku usaha, kecamatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Pola kerja kita harus responsif dan terintegrasi. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia bahkan meminta agar pengendalian inflasi tidak berhenti pada rapat dan laporan. “Turun langsung ke lapangan. Lihat kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Di sanalah kita tahu apakah kebijakan kita tepat atau tidak,” ujar Bupati.
Siaga Menjelang Maulid Nabi
Menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Bupati mengingatkan potensi lonjakan permintaan yang kerap memicu kenaikan harga dan kelangkaan komoditas strategis. Karena itu, ia meminta kesiapan operasi pasar, penguatan pasokan, pengawasan distribusi, serta komunikasi intensif dengan pelaku usaha.
“Langkah-langkah konkret ini harus kita siapkan, bukan saat harga sudah melambung, tapi jauh sebelumnya,” pesannya.
Tujuan Akhir: Rakyat Mendapat Harga Terjangkau
Di akhir arahannya, Bupati kembali menegaskan bahwa semua upaya ini bermuara pada satu tujuan: menjamin masyarakat Pidie Jaya mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat kita mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Karena itu, setiap persoalan harus kita identifikasi lebih awal, kita duduk bersama, dan kita cari solusinya sebelum menjadi masalah yang lebih besar,” pungkasnya.
Dengan pendekatan berbasis data, evaluasi berkala, dan gerak cepat di lapangan, Pidie Jaya optimis menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus dinamis.
Pewarta: CM Cek Mad
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar