Wabup Pidie Jaya Dorong Pengerukan Muara Sungai ke Pusat
Meureudu – Sikatkasus.com | Setahun lebih pasca bencana banjir bandang dahsyat yang melanda, duka dan kesulitan masih menghantui para nelayan di pesisir timur Aceh. Muara Sungai Krueng Meureudu, yang dahulu menjadi jalur vital bagi perahu motor (bot-bot) dan kapal nelayan, kini nyaris tak berfungsi. Menyadari urgensi pemulihan infrastruktur perairan ini, Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, ST. MM, mengambil langkah terobosan dengan melakukan audiensi langsung ke tingkat nasional.
Bertempat di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Hasan Basri secara khusus menemui Direktur Jenderal Sumber Daya Air pada Kamis (13/8/2026). Audiensi strategis ini digagas sebagai upaya konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya untuk menjembatani kebutuhan mendesak di lapangan dengan kewenangan dan anggaran pemerintah pusat.
Dampak Bencana yang Terasa Hingga Kini
Dalam pertemuan yang berlangsung khidmat tersebut, Wabup memaparkan kondisi kritis yang terjadi di hilir sungai. Endapan lumpur dan material berat dari banjir bandang tahun lalu telah menyebabkan sedimentasi masif di muara sungai. Akibatnya, kedalaman aliran menyusut drastis, membuat jalur yang biasanya menjadi “pintu gerbang” para nelayan untuk melaut kini terhalang.
“Kapal-kapal nelayan baik skala kecil maupun menengah sama sekali tidak bisa melintas. Mereka terpaksa harus berputar jauh atau bahkan tidak bisa melaut sama sekali, yang tentunya berimbas langsung pada menurunnya pendapatan ekonomi warga pesisir,” ujar Hasan Basri dalam paparannya di hadapan Dirjen SDA.
Ia menambahkan bahwa jika penanganan ini terus ditunda, bukan hanya sektor perikanan tangkap yang terancam lumpuh, tetapi potensi banjir rob di musim penghujan juga akan semakin mengintai pemukiman padat penduduk di sepanjang bantaran sungai.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Solusi Jangka Panjang
Wabup menekankan bahwa keterbatasan alat berat dan anggaran di tingkat daerah menjadi kendala utama. Oleh karena itu, dukungan dari Kementerian PUPR sangat krusial, tidak hanya untuk pengerukan darurat (normalisasi), tetapi juga untuk perencanaan infrastruktur pengendali sedimentasi di masa depan.
“Kami datang ke sini bukan sekadar melapor, tetapi memohon perhatian dan sinergi. Kami berharap Kementerian PU dapat menurunkan tim teknis untuk mengkaji ulang kondisi muara dan segera merealisasikan program pengerukan agar denyut nadi ekonomi nelayan kita kembali bergerak,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Sumber Daya Air menyambut baik inisiatif proaktif yang dilakukan oleh jajaran eksekutif Pidie Jaya. Pihak kementerian berjanji akan segera mengkaji secara mendalam usulan teknis dan data pendukung yang telah disampaikan, serta mempertimbangkan program normalisasi muara sungai sebagai prioritas di wilayah pesisir Aceh.
Melalui audiensi ini, Pemkab Pidie Jaya optimistis bahwa pintu kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pusat terbuka lebar. Masyarakat, khususnya para nelayan, kini menaruh harapan besar agar langkah strategis ini segera membuahkan hasil nyata, mengembalikan kejayaan muara sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat pesisir.
Pewarta CM Cek Mad
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar